ANTARA PERANG DAN DAMAI

ANTARA PERANG DAN DAMAI 

Kekuatan senjata bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Jalur diplomasi atau perundingan adalah jalan lain yang perlu ditempuh bangsa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Langkah diplomasi kadang tidak selamanya menguntungkan bangsa Indonesia, demikian sebaliknya. Maka dalam kajian di bawah ini akan menelaah bagaimana bangsa kita berusaha menjalankan politik damai untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga tidak mengesampingkan dengan kekuatan senjata. Diplomasi dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia-Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia mengalir dari negara-negara sahabat, seperti Australia yang mendesak Belanda agar segera menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia juga bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara (KTN). India yang mengakui kedaulatan Indonesia dan menjadi pelopor terlaksananya Konferensi Inter Asia pada tahun 1949. Pengakuan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab terhadap kedaulatan Indonesia seperti, Mesir, Lebanon, Suriah, dan saudi Arabia sangat mempengaruhi pandangan dan pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia. PERJANJIAN LINGGARJATI Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara NICA yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak sekutu ingin segara mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih ketika aksi-aksi kekerasan di kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya. Pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetap tidak mungkin melepaskan tanggungjawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan. a. Perundingan Awal di Jakarta. Atas prakarsa Letjen Philip Christison diadakan perundingan awal pada 10 Pebruari- 12 Maret 1946. Wakil Indonesia , Sutan Syahrir, H. Agus salim, dan A.K. Pringgodigdo. Belanda di wakili oleh H. J. Van Mook, sedangkan Inggris sebagai penengah diwakili oleh Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn bertindak sebagai penengah. Perundingan ini tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. b. Perundingan Hooge Valuwe Belanda dipimpin oleh Willem Schermerhorn, sedangkan Indonesia diwakili oleh Mr. Soewandi, Dr. Soedarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo. Perundingan ini gagal total, Belanda menolak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara defacto atas Jawa, Sumatra dan Madura. Sedangkan Indonesia menolak menjadi bagian negara persemakmuran dibawah kerajaan Belanda. Kegagalan perundingan Hooge Valuwe memperkuat posisi Indonesia didepan Belanda. Perundingan itu juga menjadikan masalah Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 - 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F de Boor, dan van Pool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn dari Inggris, juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan yang isinya antara lain sebagai berikut : a. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI. b. Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat. c. Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda. d. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk atau Istana Negara sekarang. Perundingan Linggarjati memliki sisi positif bagi pemerintah Indonesia, yaitu pengakuan secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatra dan Madura. Sedangkan sisi negatifmya, pengakuan de facto tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda, yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Sisi negatif ini menimbulkan kekecewaan resistensi sebagian rakyat terhadap Kabinet Syahrir, mereka menganggap perjanjian itu sebagai bukti lemahnya pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Setelah Persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan RI. Misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afganistan, Birma (Myanmar), Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati itu mengandung prinsip-prinsip pokok yang harus AGRESI MILITER BELANDA 1 Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi Persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi Persetujuan Linggarjati. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda mengumumkan tidak terikat lagi dengan hasil perundingan Linggarjati. Hari berikutnya tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi terbuka ke wilayah RI di Jawa dan Sumatra. Agresi Belanda ini menimbulkan reaksi dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Pemintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Pada tanggal 25 Agustus 1947, DK PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu Commitee of Good Offices (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul Van Zeelland dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham. Ternyata Belanda masih terus berulah, sebelum Komisi Tiga Negara datang di Indonesia. Belanda terus mendesak wilayah dan melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook, menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah RI lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut.